By Endi Biaro
JARAK Jakarta dengan Banten hanya “sepelemparan tombak”. Teramat dekat. Jika ditempuh pada pagi buta, tak perlu Pajero Sport untuk melesat di dua petak lokasi itu —agar tiba dengan segera. Tetapi dalam ritme “normal”, penempuh Banten-Jakarta dijamin penuh peluh dan keluh. Para pebisnis lalu mencibir sinis: mendingan terbang dari Soekarno Hatta ke Changi, paling-paling juga 30 menitan!
Lanskap fisik nan dekat itu tak berarti melekat (memiliki kesamaan, daya tarik dan pertautan yang kuat). Jakarta dan Banten senyatanya seperti dua kutub dengan perbedaan mencolok.
Tak ada bahasa generik untuk merangkum nuansa perbedaan karakter dua wilayah yang bertetangga ini. Akan tetapi, dalam zona politik terpanas saat ini, ada baiknya ikuti sinisme politik berikut ini: “Tak boleh ada Kerajaan di depan halaman Istana Negara…”
Konon, lontaran istilah itu bersumber dari elit puncak negeri ini, yang beredar pada orbit politik nasional. Ungkapannya ke luar sebagai rasa gerah atas fenomena quasi monarki (setengah kerajaan) di Provinsi Banten. Terhadap orde kekuasaan yang beranak pinak seperti unggas. Terhadap “kuku” penguasa yang menancap di tiap pilar politik di seluruh kabupaten atau Kota se-Banten.
Bagi kita, tak penting benar keabsahan bunyi kritik yang tajam itu. Melainkan mencandra sinyal-sinyal kejenuhan banyak orang. Bisa jadi, ungkapan “tak boleh ada kerajaan” itu menuding langsung sebuah Dinasti Politik Banten yang tumbuh gigantis, menggurita tak kira-kira (sehingga seperti tak ada kekuatan lain di sana). Belum tentu, memang, pernyataan sinis itu faktual dari aspek nara sumber dan pelontar isu —karena siapa saja bisa mengatakan hal itu. Jauh lebih subtil, justru melacak: mengapa begitu banyak orang saat ini melihat Banten seperti tak ada baiknya sama sekali. Melulu keburukan dan kehancuran. Mewakili sebuah keterbelakangan dalam pelbagai aspek?
Jakarta dan Banten, sekali lagi memang dekat. Tetapi jauh dari kultur, dinamika, dan apalagi kecerdasan yang berada di tangan tetangganya… Inilah akar persoalan. Apa-apa kemudian menjadi carut marut, tanpa bentuk, ruwet tak terurai, seperti kemacetan di ruas Tol Kebon Jeruk-Tomang.
Dan tak cuma politik Banten —yang hanya mampu menguatkan tradisi dinasti. Tetapi sekaligus ekonomi “potongan komisi 20% bayar dimuka” untuk segala proyek —dari skala teri sampai kelas kakap! Lihat pula aspek pendidikan, di mana sebuah kampus di jantung Ibu Kota Provinisi sekalipun pernah roboh, apalagi dengan bangunan sekolah dasar di pelosok Saketi atau Bayah sana.
Paling mencolok, tak lain kerusakan infrastruktur dan miskinnya fasilitas umum di jazirah Banten ini. Orang luar pasti tercengang, bahwa di sebuah provinsi yang berbatasan langsung dengan Jakarta, masih ada jalan provinsi yang mirip kubangan kerbau. Dan lokasinya, persis di bibir perbatasan dengan Ibukota. Lihat misalnya di Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang (dari titik itu, hanya perlu berjalan kaki untuk tiba di Bandara Soekarno Hatta).
Lanjutkan tatapan ke bidang budaya, misalnya. Apa lagi yang bisa dibanggakan dari jazirah yang pernah menjadi pusat dan jalur perdagangan berabad-abad lalu itu?
Oh, ya, ada memang senarai kenangan tentang Banten. Dan itu memang perlu. Namun, tentu hanya mengasyikan sebagai bahan bacaan buku-buku sejarah anak SD. Tidak lagi meyakinkan untuk masa sekarang.
Kalau sudut pandang dibesut dengan lebih ekstrem, maka lebih “berdarah-darah” lagi prestasi memalukan ala Banten. Premanisme seperti memperoleh gua perlindungan tanpa tedeng aling-aling. Bilamana ada keributan —-p0litis atau sporadis— maka salah satu yang diciduk biasanya berasal dari…
Para elit politik bertangan kotor tahu persis, berapa harga untuk mendatangkan bertruk-truk para perusuh, untuk mengacaukan Ibukota Jakarta. Jangan mangkir, baca sejarah sajalah. Mulai dari Dokumen Ramadi di peristiwa Malari. Kerusuhan Mei 1998, yang kita sebut reformasi, atau ketika Jakarta meledak oleh preman berjubah putih, yang menyebut diri “Laskar” dalam Peristiwa Semanggi. Silahkan tambah daftar lain.
Belum menghitung sumbangsih daerah Banten dalam menyuburkan aksi-aksi terorisme berjubah agama. Sejumlah pentolan dan kasus besar terorisme berasal dari daerah ini.
Bila Anda berkata, ah, daerah lain juga begitu (Ambon, Flores, Medan dan atau yang lain). Saran saya: silahkan pertahankan pendapat itu, karena memang benar adanya. Namun, daerah mana yang pernah ditulis oleh sebuah buku ilmiah, dibiayai dari Jerman, dan dilakukan oleh studi serius dan panjang, dengan julukan: A Shadow State dan kuatnya Informal Economy?
Kurang lebih bermakna: sebuah wilayah yang dikuasai oleh bayang-bayang kekuatan besar di belakang penguasa formal. Jelasnya: “yang menjabat” nyaris seperti raja dalam papan catur. Bergerak dan bermain sesuai order dari tangan-tangan penentu —yang melakukan perintah sembari menyeruput kopi dan menghisap tembakau. Luar biasa! Pantas saja bila postur politik-kekuasaan di Banten bernuansa kerajaan…
Tangerang
Jika episentrum politik berada di Serang (sebagai Ibukota Provinsi Banten), maka akar tunjang perekonomian justru berada di Tangerang (Kota/Kabupaten). Terdapat ribuan industri besar, puluhan ribu industri menengah (dan entah berapa banyak industri kecil). PAD (Pendapatan Asli Daerah) Banten banyak bersumber dari sini. Menurut Majalah Warta Ekonomi, edisi Tahun 2009, Kabupaten Tangerang misalnya, memiliki PAD terbesar ke-8, dari seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia. Ini cermin terang, atas sumber daya ekonomi di Kabupaten Tangerang. Terlebih bila menghitung Kota Tangerang (dan Tangerang Selatan, saat ini).
Tangerang juga bukan cuma locus activiti (lokasi pergerakan) perekonomian. Melainkan juga memiliki karakter demografis yang “mendekati” Jakarta (dalam berbagai aspek). Di sinilah lapisan kelas menengah, kalangan terdidik, kelompok kritis, dan kekuatan masyarakat madani (civil society) berada. Mulai dari buruh, tani, nelayan, hingga kaum profesional dan mahasiswa, beraktivitas di sini. Namun, selama ini, Tangerang seperti tak kelihatan. Kekuatan daya kebangkitan yang terkumpul, seperti tersaput oleh Banten.
Seolah tak ada faedah (malah musibah) atas lahirnya Provinsi Banten yang melingkupi Tangerang.
Olehnya, fakta telah terang benderang. Tinggal penyelamatan yang bisa dilakukan. Menjelang Pilkada nanti, rumusan agenda sederhana saja: singkirkan tradisi monarki dan dinasti. Bukan karena hal itu buruk —kita tahu persis, di sejumlah tempat di kolong bumi ini yang makmur karena diatur kerajaan, atau setidaknya mengakomodasi kerajaan. Tetapi, itu hasil kesepakatan kolektif, dan teruji faedahnya. Di kita, struktur politik dan konstitusi tak memberi tempat untuk itu, lagi pula, apa hasil dinasti politik Banten?
Skenario terburuk adalah: okelah, dinasti politik bisa menang di Banten. Tetapi jangan di Tangerang…
Tangerang, bagaimanapun, adalah wilayah edar kelas menengah, kaum terdidik, dan manusia-manusia tercerahkan bisa hidup bebas. Titik sandar terakhir ada di sana. Tangerang harus melawan. Kalau hari ini kalah, masih ada besok —agar lilin perjuangan tetap menyala.
Sebagai putera asli Banten, saya hanya bisa meraung keras, jika saja Tangerang ikut-ikutan takluk dalam skema politik zaman purba itu, politik jawara…
dikutip dari:
http://endibiaro.blogdetik.com/?p=290
Comments